by

Transformasi BOS Jawab Kebutuhan Sekolah

Ambon, BKA- Transformasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan Kemendikbud, dinilai menjawab kebutuhan sekolah sesuai wilayah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. Maka nilai satuan BOS mulai tahun 2021 bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Besaran dananya dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Dengan besaran dana terendah, SD dan tertinggi itu adalah SLB.

Kepala SLB Batu Merah, Padil Saripmako, menilai, kebijakan yang diambil Kemendikbud sudah sangat tepat. Karena kebijakan soal besaran dana BOS, itu berdasarkan tingkat kebutuhan operasional pada masing-masing sekolah. SLB termasuk sekolah yang membutuhkan anggaran paling besar, dalam rangka membina dan mendidik anak didiknya.

“Artinya, pemerintah ingin meningkatkan kualitas, termasuk pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di SLB. Karena itu, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, yang sudah memberikan kami dengan nilainya yang baik,” ujar Saripmako, Jumat (5/3).

Menurutnya, proses pembelajaran di tingkat SLB sangat berbeda dengan sekolah reguler. Karena pola pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Untuk mencapai kebutuhan itu, katanya, perlu menggunakan berbagai media pembelajaran. Tentu itu membutuhkan anggaran yang besar.

“Misalnya untuk tunarungu, tidak mungkin kita gunakan media pembelajaran yang sama dengan tunagrahita. Nah, bayangkan saja di SLB itu ada jenjang SD, SMP dan SMA. Jadi saya kira, mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah, sehingga anggaran untuk SLB dinaikan sebagai bentuk perhatian bagi upaya peningkatan mutu pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus,” tuturnya.

Untuk diketahui, tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang Sekolah Dasar (SD), rata-rata ada kenaikan 12,19 persen, dengan satuan biaya Rp 900 ribu (terendah) sampai Rp 1,96 juta (tertinggi).

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), rata-rata kenaikan 13,68 persen, dengan satuan biaya Rp 1,5 juta (terendah) sampai Rp 3,47 juta (tertinggi).

Kalau untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), rata-rata kenaikan 13,61 persen, dengan satuan biaya Rp 1,6 juta (terendah) sampai Rp 3,72 juta (tertinggi).

Sementara Sekolah Luar Biasa (SLB), rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp 3,5 juta (terendah) sampai Rp 7,94 juta (tertinggi).(LAM)

Comment