by

Tual dan Malra Keluhkan Program APBD dan SMI

Alokasi APBD dan dana pinjaman dari PT SMI, harusnya dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Namun hal itu tidak terwujud. Bahkan dikeluhkan oleh Pemerintah Kota Tual maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Apalagi pola percepatan pembangunan infrastruktur yang masif, yang seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas PUPR, belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Soal kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan juga dana SMI, bupati dan walikota sendiri dan Sekdanya masing-masing yang rapat dengan Komisi I, mengeluhkan soal program-program yang didanai APBD dan SMI untuk kabupaten, karena tanpa ada koordinasi terlebih dahulu,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena, Rabu (23/6).

Menurutnya, seharusnya Pemprov Maluku dalam perancanaan pengembangan peningkatan pembangunan infrastruktur, harus berkoordiasi dulu dengan kabupaten/kota setempat. Sehingga proses pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan renstra kabupaten/kota setempat.

Hal itu, katanya, penting untuk dilakukan. Sebab ada beberapa program pengembangan kabupaten yang dilakukan Pemprov Maluku, bermasalah dilapangan. Tapi setelah dilimpahkan ke kabupaten/kota untuk diselesaikan.

“Karena begitu ada masalah, baru pemda kabupaten dan kota diminta untuk menyelesaikan. Salah satunya persoalan lahan dan bangunan yang rusak. Itu sering mendapat masalah, sehingga koordinasi itu penting untuk mendapat titik temu, guna melancarkan kegiatan,” jelasnya. (RHM)

Comment