by

Tujuh Program Prioritas Jaksa Agung Tahun 2021

Ambon, BKA- Jaksa Agung RI. Dr. ST. Burhanuddin, bersama unsur pimpinan di Daerah se Indonesia melaksanakan rapat awal tahun 2021 melalui virtual, pada Rabu (6/1).

Hadir dalam kegiatan rapat awal tahun tersebut, Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya, Para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya dan Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

Hadir pula secara virtual dari ruang kerja masing-masing Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, serta Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung;

Pada kesempatan pertama Jaksa Agung mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga acara pengarahan pimpinan secara teleconference di awal tahun 2021 berjalan dengan lancar.

“Mengawali tahun yang baru ini, atas nama pribadi maupun selaku pimpinan, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada segenap warga Adhyaksa dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru ini, kita senantiasa tetap optimis dan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, lebih modern, dan lebih responsif, guna menghadapi serta mengantisipasi berbagai dinamika perkembangan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.” ujar Jaksa Agung, mengawali arahannya sesuai rilis yang diterima dari Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (6/1).

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, pada tujuh program kerja prioritas di tahun 2021, kejaksaan diharuskan melakukan pemdampingan bersama pemerintah untuk kegiatan pumulihan ekonomi nasional. Selain itu, penyelamatan keuangan negara menjadi salah satu indikator penting dalam tujuh program kerja tersebut.

Tujuh program prioritas tersebut, pertama, pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional. Kedua, pengawasan dan penegakan disiplin untuk muwujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional.

Ketiga, pembentukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.

Keempat, digitalitasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Kelima, penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan pemanfaatan, khususnya dalam upaya pemulihan korban kejahatan dan memperbaiki perilaku.

Keenam, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara. Ketujuh, penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas bermartabat, dapat diterima berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(SAD).

Comment