by

Tuntut Ganti Rugi, Peternak Unggas Bakal ‘Ngadu’ ke Jokowi

Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) menuntut ganti rugi dari Kementerian Pertanian (Kementan) karena tata kelola perunggasan yang dinilai amburadul. Bila tuntutan itu tidak dipenuhi, peternak mengancam melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua PPRN Alvino Antonio ingin Kementan membayar ganti rugi karena tata kelola perunggasan pemerintah selama ini dinilai tidak maksimal dan tidak berpihak pada peternakan mandiri.

Padahal, lanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah diwajibkan melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

“Kami akan terus menuntut keadilan dan bukti perlindungan dari Kementan. Jika tidak digubris, kami akan menempuh langkah hukum lebih lanjut,” tutur dia lewat keterangan resmi, Senin (29/3).

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini Kementan sebagai ujung tombak penyelesaian tata kelola unggas hanya sekadar menjalankan tanggung jawab dan tidak serius melindungi peternak rakyat.

Menurut Alvino, seluruh tindakan Pemerintah sebagai bentuk pengendalian pasokan dan permintaan unggas tidak didasarkan perlindungan bagi peternak rakyat.

Ia mencontohkan harga Day Old Chicken (DOC) per hari ini berkisar di level Rp7.500 per kilogram (Kg), bila membeli di pihak ketiga harganya melebihi Rp8.000 per Kg. Padahal, acuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020 sekitar Rp5.000-Rp6.000 per Kg.

“Kalau harga sesuai acuan, mungkin kami bisa bertahan. Harga DOC saja sudah selisih Rp2.000. Belum harga-harga lain, seperti pakan, hingga harga jual yang tidak stabil. Bagaimana kami selalu tidak rugi,” ungkap Alvino.

Sebelumnya, Alvino mewakili ratusan ribu peternak unggas mandiri menyampaikan nota keberatan ke-1 kepada Kementan pada Senin (15/3).

Nota keberatan diberikan lantaran PPRN menilai pemerintah gagal dan membiarkan peternak yang hanya memiliki kontribusi produksi perunggasan nasional 20 persen secara nasional merugi sekitar Rp5,4 triliun sepanjang 2019 dan 2020.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo menilai persoalan tata kelola unggas sangat kompleks, tidak hanya soal pakan dan DOC, tetapi secara menyeluruh pada pengaturan ekosistemnya.

Oleh karena itu, tanggung jawab ada pada Kemendag dan Kementan. “Kemendag dan khususnya Kementan lebih bertanggung jawab pada masalah yang terjadi di (bisnis) peternakan ayam dan turunannya,” pungkas Kodrat. (INT)

Comment