by

Turaya Desak Kadinkes dan Direktur RSUD Dievaluasi

Sekda Bakal Dipanggil Bahas Insentif Tenaga Medis

Ambon, BKA- Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi Partai Gerindra, Turaya Samal, meminta agar kinerja Kepada Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, Meykal Pontoh, dan Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M Haulussy Ambon, Rita Taihitu, dievaluasi.

Permintaan evaluasi itu terkait keterlambatan pembayaran insentif tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang menangani pasien Covid-19, yang hingga saat ini belum terbayarkan.

Kepada awak media usai mengikuti rapat dengan Dinkes dan pihak RSUD Dr. M Haulessy Ambon, Senin(14/12), Turaya mengatakan, sebagai anggota tim I penanganan Covid-19 DPRD Maluku dia meminta Dinkes dan RSUD segera membayar apa yang menjadi hak para tenaga medis.

Alasan Dinkes maupun RSUD Dr. M. Haulussy belum membayar insentif tenaga medis yang menangani pasien Covid-19, ungkap Turaya, karena terkendala masalah adiministrasi yang belum terselesaikan. Jika sudah selesai, baru akan dibayar.


“Kita akan upayakan untuk segera dibayar sampai bulan Desember 2020. Saya juga menekankan untuk meminta dievaluasi kinerja Kadinkes dan Direktur RSUD Dr. M Haulussy. Kalau tidak dievaluasi ataupun ketika dievaluasi kerja mereka tidak benar, saya juga minta dengan tegas untuk diganti,” pintanya.

Memang pada rapat tersebut, lanjut Turaya, pihak Dinkes dan RSUD mengakui akan melakukan pembayaran bulan Juni dan Juli. Namun Bulan Desember hanya tersisa beberapa pekan lagi, sudah berakhir tahun anggaran 2020.

“Kita sudah tegas tadi dalam rapat, jika tidak dibayar full, maka kita (DPRD) akan melakukan evaluasi terhadap Kadisnya dan Direktur RSUD. Jadi intinya, kita akan berbupaya untuk segera dibayar. Tidak bisa tidak. Sudah tentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak RSUD, dalam hal ini Direkturnya untuk segera berkoordinasi dengan Dinkes, agar proses pembayaran insentif segera dibayar,” tegasnya.

Bila perlu, terang Turaya, pihak Dinkes Provinsi Maluku harus berhutang
sambil menunggu proses pencairan dari pusat, untuk melakukan pembayaran insentif para tenaga medis tersebut.

“Dosa kalau tidak dibayar. Sehingga jika mereka tidak mengindakan apa yang menjadi bahan evaluasi kita, maka kita harus profesional dalam melakukan penegasan. Meminta pencopotan jabatan Kadis dan Direktur,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Saerdekut, mengatakan, DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, untuk membahas insentif tenaga medis yang belum terbayar.

“Kita harus pastikan, hal-hal tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 harus terbayarkan yang dalam bulan Desembes ini. Tapi yang pasti terbayar itu, bulan Juni dan Juli, sambil menunggu data-data kelengkapan adiminstrasi dari bulan Agustus hingga Desember sudah harus dilengkapi sampai 100 persen,” ujar Saerdekut, Senin(14/12).

Khusus bulan Agustus hingga Desember 2020, kata Saerdekut, jika semua data sudah selesai dihimpun pihak RSUD, maka dalam waktu dekat akan mengundang Sekda Maluku bersama Kepala Keuangan, guna membahas apa yang menjadi hak tenaga medis, yang terhitung hingga saat ini belum ada surat dari Kemenkes yang menerangkan tentang pembayar hak tenaga medis.

“Jadi nanti bulan Juni dan Juli terbayarkan. Nah? sampai hari Rabu, kita akan minta Dinkes segera melakukan estimasi terhadap kebutuhan hak-hak medis dari bulan Agustus hingga Desember 2020. Jika datanya sudah terkempul semua, maka kita akan mengundang Sekda dan Kepala Keuangan untuk membicarakan kebutuhan sesuai dengan yang diminta,” pungkasnya.(RHM)

Comment