by

Tutup di Kejati, Ulemlem Ancam Lapor Kasus Damkar ke KPK

AMBON-BKA, Fredi Moses Ulemlem, salah satu praktisi hukum asal Kabupaten Maluku Barat Daya, akan melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Hal ini dilaporkan kembali ke lembaga anti rasuah itu, karena Kejaksaan Tinggi Maluku dinilai tidak konsisten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang diduga menyeret adik kandung Wakil Gubernur Maluku saat ini.

“Kita akan kembali melaporkan kasus ini ke KPK, karena Kejati dinilai tidak konsisten dalam pengusutan kasus ini. Diduga ada oknum-oknum tertentu yang bermain dibelakang untuk menutup kasus ini,” jelas Ulemlem, melalui selulernya, Selasa (10/8).

Menurut Ulemlem, bukti permulaan terhadap kasus ini, yakni, adanya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa ada kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sehingga, katanya, tidak bisa serta merta, Kejati menghentikan penyelidikan kasus ini tanpa mempertimbangkan bukti otentik terkait hasil audit BPK tersebut.

“Ini harus kita buka ke publik, biar publik menilai, apakah hal ini benar atau tidak. Kan kasus itu hasil auditnya temuan BPK sendiri. Kok sampai di Kejati, jaksa tutup kembali. Ini kan tidak beres. Diduga ada oknum intelektual yang telah mempresure bersama kejati untuk mendiamkan hal ini,” tuding Ulemlem.

Pengacara yang juga Kader GMNI ini mengatakan, karena Kejati tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, maka, sebagai anak daerah dan praktisi hukum, dirinya akan melaporkan kasus ini kembali ke KPK di Jakarta.

“Akan kita laporkan ke KPK, biar KPK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar peristiwa tindak pidana dalam kasus ini semakin terang benderang,” tandas Ulemlem.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, untuk setiap perkara korupsi yang ditangani di Kejati Maluku, pastinya dalam penyelidikan jaksa telah melakukan sesuai dengan kewenangan yang ada. Sehingga jika kasus yang tidak ditemukan unsur pidana, tidak mungkin kejati Maluku paksakan untuk menjerat orang lain.

“Kalau memang tidak ada unsur pidana, ya seperti itu (Ditutup). Karena kasus korupsi kan tidak seharusnya untuk menjerat orang, tapi pengembalian kerugian keuangan negara itu adalah hal yang mendasar,” tandas Kareba singkat.

Sebelumnya, Kasus pengadaan mobil pemadam Kebakaran tahun 2016 di Dinas Perhubungan dan Infokom kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) resmi ditutup penyidik Kejati Maluku.
 
Penutupan kasus tersebut dilakukan lembaga korps adhyksa setelah melalui proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan.

“Alasannya, tidak ditemukan kerugian Negara. Tidak cukup bukti,” kata Aisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus)Kejati Maluku, M Rudi kepada wartawan di kantor Kejati Maluku, Kamis 22 Juli 2021 lalu.

Dalam rangkaian penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan on the spot dilapangan. Pengadaan Mobil damkar yang dipersoalkan ternyata barangnya ada, dan telah sesuai dengan kontrak. 

“Telah sesuai, barangnya ada. Sehingga, dari hasil rangkaian tadi, tidak ditemukan kerugian negara dan, kasusnya kita tutup,” tandas Aspidsus. 

Berdasarkan data yang dihimpun Beritakota Ambon, penyelidikan kasus ini oleh Kejati Maluku dilakukan sejak tahun 2019 lalu.

Kasus ini terkuak setelah jaksa menerima laporan dari warga, yang menyebutkan, bahwa pada tahun 2015 Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD mengkucurkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk pengadaan Mobil Damkar tipe 4 yang memiliki spesifikasi khusus dan dikhususkan bagi bandara Tiakur.

Namun kontrak tersebut dibatalkan kembali atas pertimbangan waktu pekerjaan yang dianggap terlalu pendek.

Selain itu pun di MBD akan menyelenggarakan perhelatan Pilkada.

Kemudian proyek ini kembali dilakukan pada tahun anggaran 2016, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 5.580.025.000. Namun diduga mobil yang didatangkan atau dibeli oleh Dinas Perhubungan itu tidak sesuai dengan spek kontrak, karena mobil damkar tersebut bukanlah spesifikasi Mobil Damkar tipe 4 khusus untuk bandara. Melainkan Mobil Damkar biasa.

Akibatnya terjadi selisih anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Kadishub dan Infokom MBD kala itu, Desianus Orno alias Odie Orno. (SAD)

Comment