by

Untuk Ikut PPPK, Guru Honorer Harus Terdaftar di Dapodik

Ambon, BKA- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan mengintruksikan agar seluruh sekolah, mulai tingkat TK/PAUD, SD dan SMP, memastikan seluruh guru honorer yang ada terdaftar pada Dapodik.

Hal itu penting untuk diperhatikan, guna memuluskan niat guru honorer yang ingin mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 mendatang.

“Untuk seleksi PPPK ini, peran Dinas Pendidikan juga penting. Khusus untuk melihat masa depan guru-guru honorer ini. Langkah kita pertama adalah, mereka ini harus terdaftar dalam Dapodik dulu. Karena itu, saya akan intruksikan masing-masing kepala sekolah yang ada guru honorernya, untuk pastikan mereka ini terdaftar dan memilik NUPTK atau tidak. Itu persyaratan awal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang belum terfaftar di Dapodik,” ujar Kepala Dinas Pendidikan SBT, Sidik Rumalowak, Selasa (24/11).

Menurutnya, saat ini, semua program dan kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), semuanya mengacu pada Dapodik. Karena itu, dia akan terus mendorong sekolah untuk melakukan pembenahan data Dapodik. Termasuk data siswa dan guru, semua harus terdaftar, agar tidak menyusahkan atau menyulitkan ketika melakukan pengurusan.

“Bantuan kuota internet, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan program PPPK yang akan jalan awal tahun ini, merujuk pada data yang ada di Dapodik sekolah. Ketika seleksi PPPK pun, Dapodik akan dibuka untuk kroscek data guru honor. Saya sendiri juga belum tahu pasti, berapa guru honorer di SBT. Tapi paling tidak, kita sama-sama upayakan supaya mereka bisa ikut seleksi PPPK ini. Soal sukses atau gagal, itu urusan nanti. Yang penting sudah terdaftar, barulah kita upayakan untuk siapkan kapasitas menuju seleksi nanti. Sebab tahun ini agak berbeda dengan sebelumnya. Ketika seleksi pertama tidak lulus, masih punya kesempatan untuk tes tahap II dan seterusnya. Karena satu tahun itu 3 kali seleksi,” terangnya.

Dengan adanya seleksi PPPK ini, kata Rumalowak, tentu akan sangat membantu. Bahkan menyemangati guru honorer yang hingga kini belum lulus seleksi PNS. Bahkan yang sudah melewati batas maksimum usia seleksi PNS.

Namun dia berharap, agar proses pembayaran gaji guru PPPK nanti, tidak dibebankan kepada daerah, melainkan dianggarkan pada APBN.

“Itu saran yang perlu kami sampaikan. Kalau bisa, jangan pemerintah pusat memberikan keputusan, lalu dibebankan anggarannya ke daerah. Jika benar pemerintah mau masuk langsung untuk pemerataan kepentingan program pendidikan secara nasional, harus ada kebijakan-kebijakan soal anggaran juga. Kalau dibebakan kepada daerah, maka tentu akan disesuaikan dengan aggaran lagi. Kan bukan saja soal pendidikan yang diurus di daerah saja, tapi ada juga program lain. Jadi kami sangat sambut baik adanya seleksi PPPK ini, dengan harapan, anggarannya lewat APBN,” pinta Rumalowak. (LAM)

Comment