by

Upah Guru Kontrak dan Honor Disamakan

Ambon, BKA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saat ini sedang menyusun petunjuk teknis (juknis), pola pembayaran upah guru honor dan kontrak bagi setiap sekolah. Khususnya jenjang pendidikan SMA sederajat, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dibawa naungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Juknis itu dibuat dengan maksud, ingin menyamakan upah antara guru honor dengan guru kontrak pada semua sekolah. Tidak boleh dibedakan.

Hal itu dilakukan untuk menghidari adanya kecemburuan antara guru kontrak dengan guru honor, maupun antar sesama guru honor pada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan sekolah yang memiliki sedikit siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, mengungkapkan, sejauh ini banyak kepala sekolah (kepsek) yang tidak jujur, dalam membayar upah tenaga honor sesuai dengan persentase dana BOS yang diterima.

Ia mencontohkan, sekolah yang jumlah siswanya banyak, tentun akan mendapat dana BOS yang cukup besar. Misalnya, jumlah siswa 340 orang. Dengan persentase 50 hingga 60 persen dana BOS, setiap guru honor bisa menerima sekitar Rp 4 juta per bulan.

“Agar tidak ada saling kecemburuan antara guru honor dengan tenaga guru kontrak, yang mengajar pada sekolah yang jumlah siswa banyak dan sedikit, maka langkah bijak yang diambil Disdikbud dengan melakukan pemerataan pembayaran dengan total upah sebesar Rp 1.500.000. Jadi baik untuk guru honor maupun guru kontrak, akan mendapat jumlah upah yang sama,” terang Sangadji, pada rapat bersama dengan Komisi IV DPRD, kemarin.

Selain penyamarataan upah antara guru kontrak dengan guru honor, Sangadji juga mengungkapkan, kalau pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.004 guru kontrak untuk jenjang pendidikan SMA/SMK di Maluku.

Penyebaran ribuan kontrak itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Karena tidak semua SMA mendapatkan jatah guru kontrak.

Dari kurang lebih 416 sekolah swasta maupun negeri yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Provinsi Maluku, hanya 345 sekolah yang mendapat jatah bantuan guru kontrak.

Karena untuk mendapatkan bantuan guru kontrak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, memberlakukan persyaratan. Yakni, harus sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 300 orang. Lebih dari itu, tidak diberikan jatah guru kontrak.

“Karena sebenarnya guru kontrak itu, kita butuhkan bagi sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit. Dengan pertimbangan, sebab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mereka terima, lebih sedikit. Sehingga pihak sekolah tidak akan sanggup membayar guru-guru honor. Karena itu, mereka harus dibantu dengan guru kontrak,” terang Kadis Dikbud Maluku, Insun Sangadji, pada rapat bersama dengan Komisi IV DPRD, belum lama ini.

Dari 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku, ungkapnya, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang paling banyak mendapat jatah guru kontrak. Yakni, sebanyak 264 guru, yang disebab pada 91 SMA, dari total 104 SMA yng ada di kabupaten itu.

Sedangkan untuk Kota Ambon, diberikan kuota 102 guru kontrak pada 35 SMA, dari 51 SMA yang ada di kota tersebut. Sisanya disebar pda kabupaten dan kota lainnya di Maluku.

“Ini adalah jumlah kuota yang seharusnya diterima untuk 11 kabupaten/kota di Maluku. Jadi ini semua sudah didistribusikan sesuai dengan jumlah sekolahnya,” pungkasnya.(RHM)

Comment