by

Usai Dilantik, PPNS Diingatkan Bekerja Sesuai Tupoksi

Ambon, BKA- Lima pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku dan Disperindag Maluku Tengah, resmi dilantik oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, Andi Nurka, Kamis (5/11).

Usai pelantikan, lima pejabat PPNS tersebut diingatkan untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Bahwa apabila hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan pejabat PPNS ditemukan adanya pelanggaran administrasi, maka Kemenkumham Maluku akan merekomendasikan kepada pimpinan lima pejabat bersangkutan untuk mengajukan usulan pemberhentian sebagai pejabat PPNS.

“Kemenkumham akan melakukan kerjasama dengan pimpinan instansi saudara dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagai PPNS” pesan Andi, lewat rilisnya yang diterima koran ini. .

Disebutkan, PPNS memiliki beban tugas dan tanggung jawab melakukan penegakan hukum berdasarkan wilayah kerjanya. Dan sesuai dengan undang-undang yang dikawal, sesuai yang tertera dalam Keputusan Menkumham RI tentang Pengangkatan PPNS.

Menurut Andi, walaupun PPNS memiliki kewenangan sesuai undang-undang yang dikawal, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian.

“Ini dilakukan agar tidak menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi. Terlebih lagi apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang berujung terhambatnya proses penegak hukum,” jelasnya.

Maka untuk mengantisipasi ketidaksinkronan hal tersebut, tambah Andi, khususnya antara Penyidik Polri dan PPNS, KUHAP telah memberikan solusi, terkait kedudukan kedua Institusi tersebut.

“Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2, yang menegaskan tentang wewenang PPNS yang disesuaikan dengan undang-undang yang dikawal dalam pelaksanaan tugasnya, berada dibawah kordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian” terang dia.

Diakhir sambutannya, Andi mengingatkan kepada PPNS yang baru dilantik untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penyidik. Sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta terkhususnya di Provinsi Maluku. (LAM)

Comment