by

Usut ADD Haruku, 13 Pihak Terkait Mangkir dari Panggilan Jaksa

Ambon, BKA- Sebanyak 13 pihak terkait yang sudah dilayangkan pemanggilan untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ADD dan DD tahun 2017-2018 di Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mangkir dari panggilan tim intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Sumber penyidik kepada koran ini mengatakan, ada sejumlah 13 pihak terkait yang dipanggil namun tidak menghadiri panggilan jaksa.

Ketidakhadiran mereka diduga karena ada intervensi pihak ketiga yang ingin membuat kasus ini seolah-olah tidak ada masalah.

“Ada intervensi beberapa pihak itu. Intinya mereka mau tutupi bukti-bukti indikasi korupsi yang ada,” ungkap Sumber itu menolak namanya di korankan, Kamis (22/10).

Menurutnya, bukti korupsi ADD dan DD miliaran itu sudah tercium ke masyarakat luas, terutama di Negeri Haruku. Sehingga kasus ini lambat atau cepat pasti diketahui siapa oknum dibalik raibnya uang negara miliaran itu.

“Pokonya lambat atau cepat kasusnya pasti tercium, walau ada orang yang ingin menutup bukti-bukti korupsi yang ada. Itu saya pastinya tidak berpengaruh. Karena Kejari Ambon kantongi bukti yang akurat,” ungkap sumber itu.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, ada beberapa pihak ketika dipanggil tidak menghadiri panggilan jaksa.

“Memang saya tidak hafal siapa-siapa, tapi yang jelas ada beberapa pihak yang tidak menghadiri panggilan kita,” ungkap Sunoto, Kamis kemarin.

Ditanyakan, soal kapan diagendakan pemeriksaan terhadap Raja Haruku. Tambah dia, sejauh ini belum ada agenda pemeriksaan yang bersangkutan.

“Dia (Raja), belum diagendakan, itu strategi kita, belum bisa di ekspos,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim intelejen Kejaksaan Negeri Ambon masih terus mendalami bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Sebelumnya dikabarkan, tim intelejen Kejari Ambon sedang melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kasi Intel Kejari Ambon Sunoto, yang dihubungi Beritakota Ambon terkait informasi pengusutan kasus ADD dan DD Haruku,dirinya ikut membenarkan hal tersebut.

Menurut dia, Kejari Ambon sedang melakukan permintaan pihak-pihak terkait dalam kasus ADD dan DD ini.

“Iya benar, namun progresnya sekarang kita dalam permintaan pihak-pihak terkait, termasuk pengumpulan bahan dan keterangan. Dan karena masih penyelidikan jadi kita sifatnya permintaan keterangan awal dulu,” ungkap Sunoto, Selasa (22/9).

Sesuai data yang di himpun di Kejari Ambon, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku diduga disalahgunakan orang-orang petinggi di dalam Negeri tersebut. Bahkan bukti-bukti yang sedang dikantongi pihak Kejaksaan adalah data ini akurat. Kemungkinan menunggu waktunya akan dipublis secara terang-benderang.

Untuk diketahui kasus ini tercium setelah Kejari Ambon menerima laporan warga setempat. Kemudian Kejaksaan memberikan rekomendasi kepadaTim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap dana desa tersebut sejak Desember 2019 lalu.

Data yang diperoleh dari warga setempat, Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan AD dan ADD tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara LPJ 100 persen dikerjakan.

Seperti item pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp 22.908.000 dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama namun anggaran Rp 64.584.000 di cairkan.

“Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp 23.000 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp. 25.500. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif,” ungkap sumber itu

Dirinya menambahkan, dalam kasus bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.

“Bantuan rumah tidak layak huni Tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana Tahun 2019 untuk menutupi Tahun 2018,” tudingnya.

Tak hanya itu, bantuan pangan satu Ton Beras Tahun 2018 sebesar Rp. 10.361.679 dalam RAB, realisasi sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa.

“Kalau ada bantuan Beras Satu Ton, Beras itu dibawa ke mana, dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan,” kesalnya.(SAD)

Comment