by

UU Jadi Acuan DPRD, Menyikapi Permintaan Pemkab Kepulauan Tanimbar

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku akan menjadikan Undang-Undang sebagai rujukan pertimbangan, terhadap permintaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar.

Masyarakat dan Pemkab Kepulauan Tanimbar meminta hak pengelolaan 5,6 persen dari PI 10 persen keuntungan pengelolaan Blok Masela, yang diperuntukan bagi Provinsi Maluku.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, mengungkapkan, permintaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang disampaikan oleh Pemkab dan DPRD setempat, sangat wajar untuk ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Maluku.

Sebagai daerah terdampak, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran atau rekomendasi tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Maluku punya kewajiban untuk mengkajinya sesuai ketentuan dan perundang-undangan berlaku di Indonesia.

“Kita di DPRD nantinya akan mengambil langkah yang tepat sesuai aturan yang ada. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku, Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum dan juga Dirut Maluku Energi Abadi (MEA). Sehingga kita bisa memecahkan persoalan yang disampaikan DPRD KKT. Sekali lagi, saya ingatkan cuma satu, yaitu, aturan yang ada,” kata Wattimury, kepada awak media, Jumat (19/3).

Untuk itu, Wattimury meminta agar Pemkab dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersabar. Memberi ruang bagi Gubernur Maluku untuk mengambil langkah yang tepat, terkait permintaan PI 5,6 persen.

“Kalau soal bagi hasil, nantinya kita akan bicarakan tersendiri. Namun yang pasti, baik KKT maupun Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), juga akan dilihat sebagai daerah terdampak, yang nantinya juga akan menjadi priorita,” ucap Wattimury.

Selain itu, dia mengajak semua pihak untuk agar menyatukan langkah, bekerja keras sehingga PI 10 persen diberikan kepada Maluku. Sebab untuk dapat mengelola PI 10 persen, ada 10 tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Jika selama proses pentahapan berlangsung, katanya, ada hal-hal yang dianggap dapat mengganggu, secara tidak langsung akan menghambat kelancaran. Sehingga jika sampai pada waktunya, tidak dapat diselesaikan secara aturan, maka Pemerintah Pusat akan mengambil alih pengelolaan PI 10 persen tersebut.

Kalau hal itu tersebut terjadi, lanjutnya, akan merugikan masyarakat Maluku, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun MBD.

“Sebagai perwakilan, anggota legislatif akan bekerja keras dan maksimal, untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan gubernur, untuk nantinya bisa berkordinasi ke Jakarta. Menemui SKK migas maupun Kementerian ESDM, untuk menyampaikan pertimbangan dengan harapan mendapatkan PI yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan,” pungkasnya.(RHM)

Comment