by

Wabup Aru Cek Posko PPKM Level III

DOBO-BKA, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Aru, Muin Sogalrey bersama Forkopimda setempat lakukan kunjugan kerja (kunker) ke beberapa desa di Kecamatan Aru Tengah (KAT). Untuk mengecek kesiapan desa dalam membuat posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM-Mikro) sesuai instrusi Mendagri, Kamis (22/7).

Pantauan BeritaKota Ambon, selain Wabup, Danramil 1503-03/Dobo Kapten Inf Hi. Bakrie Renhoat, Dandenpom Lanal Aru Kapten Laut (PM) Teguh Wasono, Kapolsek Aru Tengah IPDA Kaleb Rumtutuli, Dokter PTT Kecamatan Aru Tengah, Fredy Silaban, Ketua BPD desa-desa yang dikunjungi serta beberapa tokoh masyarakat.

Saat tiba di desa-desa yang ada, Wabup bersama rombongan langsung bertatap muka dengan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes) ketat.

Dalam tatap muka itu, Wabup mengatakan, tujuan kunker itu untuk mengecek langsung kesiapan desa dalam membentuk posko PPKM Mikro level III (tiga) sesuai instruksi Mendagri. Karena, di Maluku ada dua daerah yang wajib lakukan PPKM Mikro level III yakni Kota Ambon dan Kepulauan Aru.

“Kita lakukan kunker ini untuk mengecek langsung posko PPKM Mikro level III tingkat desa. Ini instruksi Mendagri. Karena di Maluku selain Kota Ambon, Kepulauan Aru juga wajib lakukan ini. Sebab angka Covid kita tinggi untuk seluruh kabupaten/kota. Jadi jangan kita lengah. Kita harus segera putus mata rantai Covid ya,” ajaknya.

Selain pantau posko PPKM Mikro tingkat desa, dirinya juga akan mengecek langsung kesiapan pemerintah desa (Pemdes) dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar bulan November tahun ini.

“Jadi selain cek posko PPKM Mikro, saya juga akan cek kesiapan Pemdes untuk Pilkades bulan November mendatang. Saya harap pentahapan Pilkades nanti harus berjalan sesuai Prokes dan PPKM Mikro ya,” pesannya.

Dirinya juga meminta, agar Pemdes yang ada lebih proaktif untuk berlakukan fungsi control pada pokso Covid-19 secara efektif. Agar lebih cepat dalam melakukan tindakan cepat mulai dari lingkup terkecil seperti RT/RW. Karena, pelaksanaan PPKM Mikro memang dilakukan pembatasan dari wilayah terkecil yakni tingkat RT di tingkat desa.

“Proses penanganan dan pencegahan Covid-19 yang kita lakukan saat ini, secara keseluruhan sudah sesuai SOP. Namun yang perlu dibenahi yakni data kasus dan pemetaan zonasi yang dimulai dari tingkat RT/RW dan dusun. Jika data itu sudah tercantum ditingkat desa, maka kita akan lebih cepat memutus mata rantai Covid ini, serta memberikan tindakan yang cepat. Jadi desa harus siap. Jangan main-main, karena ini demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Danramil 1503-03/Dobo, Kapten Inf Hi. Bakrie Renhoat menambahkan, dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Covid-19, maka PPKM Mikro serta pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat desa harus berjalan dengan baik dan benar sesuai tupoksinya.

“Jadi yang dikatakan pak Wakil tadi saya ingatkan kembali ya, posko Covid dan PPKM harus efektif di desa. Sehingga mata rantai Covid kita putus. Untuk itu jangan kita lengah. Pembelakuannya harus benar sesuai amanat Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 ya. Jangan salah, jangan lalai. Sebab kalau salah dan lalai maka kita tidak akan bisa memutus mata rantai Covid di daerah yang kita cinta ini,” pungkasnya. (WAL)

Comment