by

Wagub Bikin Geram PDI-Perjuangan

Ambon, BKA- Lagi-lagi, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas N. Orno, membuat geram PDI-Perjuangan. Dia diduga berkampanye bagi pasangan calon kepala daerah yang bukan diusung oleh partai yang menaunginya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Sehingga secara kelembagaan, PDI-Perjuangan mengancam akan memberi sanksi tegas kepadanya.

Tindakan Wagub Maluku tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, dia juga telah membuat geram PDI-Perjuangan, dengan turut membantu melobi partai pengusung bagi calon kepala daerah yang tidak diusung oleh Partai Banteng Moncong Putih itu di kabupaten itu.


“Saya perlu jelaskan tentang posisi pak Wagub atau Barnabas Orno sebagai salah satu Jurkam dari Paslon Kalwedo di MBD. Secara prinsip, DPD PDI Perjuangan telah melakukan konfirmasi resmi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten MBD dan konfirmasi juga ke Dewan Pimpinan Pusat. Sama sekali tidak pernah dikeluarkan satu surat tugas kepada pak Orno, untuk melakukan kampanye mengusung calon yang didukung oleh DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan pak Sekjen,” tegas Ketua Bidang Bapilu DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, kepada awak media di Kantor DPRD Maluku, Senin (9/11).

Namun yang paling penting dari itu, tindakan Wagub Maluku tersebut telah bertentangan dengan aturan UU Pilkada, yang mewajibkan semua kepala daerah untuk mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, jika ingin berkampenye. Dia tidak memiliki ijin itu.

Jika kemudian ada yang mengklarifikasi, kalau keberadaan Wagub Maluku ke MBD untuk untuk mengunjungi keluarga, kata Benhur, itu merupakan persepsi orang tertentu saja, karena memang beliau belum pernah pulang kampung sejak dilantik sebagai wagub.

Namun yang menjadi pertanyaan, lanjut Benhur, kenapa harus ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye yang dikeluarkan Polres MBD Nomor 41/11/Satintelkam, tertanggal 6 November 2020.

Benhur menuturkan, memang sebelumnya, pada 26 Oktober 2020 lalu, Wagub Maluku telah mengajukan ijin kampanye ke Mendagri, dengan Nomor Surat 857/3299 tahun 2020.

Namun terhadap surat tersebut, Mendagri lewat Dirjen Otda menyampaikan tanggapannya lewat surat Nomor 273/5645/Otda pada tanggal 2 November 2020, yang menjelaskan, bahwa untuk tertib adiministrasi maka wagub harus mengajukan ijin atau cuti kampanye melalui Gubernur Maluku.

“Jadi itu artinya, bahwa sudah ada niat yang dilakukan. Jadi kemudian nanti tidak berkampanye dan mengatakan ini adalah kungjungan keluarga, maka saya kira ini sesuatu yang tidak benar dan ini patut dipertanyakan. Sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Maluku, kami melihat bahwa ada resiko dan konsekuensi logis dari tindakan seseorang. Dan ini masuk dalam kategori pelanggaran berat. Karena itu, kami himbau kepada pak Abas (Wagub Maluku), harus menjunjung tinggi etika pemerintahan dan juga etika berpartai yang baik, agar kedepan jangan kemudian sikap yang diambil kemudian menjadi ambivalen,” ujarnya.

Menurut Benhur, Barnabas Orno selama menjabat Wagub Maluku, tidak tegas dalam mengambil sikap. Dan itu tidak dibenarkan dalam partai.

“Ini perbuatan yang sudah kesekian kali yang dilakukan Barnbas Orno, sejak berangkat tanpa diketahui, kemudian mengurus rekomendasi untuk orang yang bukan direkomendasikan PDI Perjuangan. Padahal kita tahu bersama, bahwa PDI-Perjuangan telah mengeluarkan rekomendasi, lalu yang kedua tindakan adalah tindakan melakukan kampanye itu,” pungkasnya.(RHM)

Comment