by

Walikota Didesak Evaluasi Kepala Disperindag

Walikota Ambon didesak segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Sirjhon Slamarmanat yang terkesan apatis dengan kondisi para pedagang di pasar Apung Mardika.

Para pedagang menilai, pihak Disperindag terkesan lepas tangan terhadap nasib para pedagang yang direlokasi dari Gedung Putih Mardika ke pasar Apung Mardika. Dimana kondisi lapak yang disediakan Disperindag tidak layak digunakan, karena sebagian papan sudah mulai membusuk dan lapak tersebut terbilang kecil dan sempit. Sehingga pedagang kesulitan menaruh barang jualan mereka.

Tak hanya itu, Ratusan pedagang juga menyesalkan sikap Disperindag yang mengharuskan para pedagang membayar biaya sewa lapak sebesar Rp 3 juta. Bahkan mengharuskan para pedagang membayar biaya pemasangan listrik sebesar Rp 1,3 juta untuk daya 900 VA kepada pihak ketiga, yang diberikan kewenangan untuk mengelola pasar Apung tersebut.

Salah satu aktivis Maluku, Sadi Moksen Almahdaly mengatakan, Pemerintah Kota Ambon lewat Disperindag harus memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan para pedagang. Sehingga tidak lagi mempersulit pedagang untuk membayar biaya pemasangan listrik.

“Walikota Ambon harus bisa evaluasi kinerja Kepala Disperindag soal ini. Karena menyangkut kebutuhan PKL,” kesal Said, saat menghubungi Koran ini, Minggu (11/7).

Dirinya mengaku, sangat prihatin melihat kondisi para pedagang yang diharuskan berjualan sementara di area pasar Apung. Sebab, selain fasilitas yang tidak disediakan dengan baik, proses undian lapak juga terkesan tidak transparan.

Dimana pihak Disperindag saat melakukan undian lapak, justru dimulai dari nomor 200 keatas. Sementara undian dengan nomor 1-199 tidak disebutkan. Parahnya, pedagang yang mendapat undian diatas nomor 200 harus menempati lapak paling belakang. Sehingga diduga ada permainan dari pihak Disperindag yang sengaja menjual lapak 1-199 dengan harga diatas Rp 3 juta.
“Mereka kan semua sama, kenapa tidak memperlakukan semua pedagang dengan adil. Saya menduga ada permainan dalam cabut nomor undian saat itu,” tandasnya.

Hal senada disampaikan salah satu pedagang, yang menolak namanya disebutkan. Menurut dia, semua pedagang awalnya diharuskan membayar biaya sebesar Rp 3 juta untuk menempati lapak yang ada di Pasar Apung, pasca pembongkaran Gedung Putih Mardika untuk direvitalisasi.

Hanya saja saat proses cabut undi lapak, kata dia, justru dimulai dari nomor 200 ke atas. Sementara nomor 1-199 tidak disebutkan. Sehingga para pedagang curiga, yang menempati lapak khusus tersebut telah membayar lebih diatas Rp 3 juta.

“Katong (kita) curiga, lapak yang tidak disebutkan saat cabut undi itu sudah bayar lebih. Jangan sampai ada permainan dari Oknum Disperindag, yang bedakan harga lapak katong ini dengan yang tidak disebutkan itu. Karena lokasinya strategis. Lalu katong bagaimana, padahal sudah bayar 3 juta baru listrik tidak ada. Katong harap ada perhatian juga dari walikota. Katong setuju, kepala Disperindag harus dievaluasi,” ungkapnya.

Sementara Kepala Disperindag Kota Ambon, Sirjhon Slarmanat, belum dapat dikonfirmasi, hingga berita ini naik cetak. Namun beberapa kali sebelumnya saat ditemui, Sirjhon selalu menghindari wartawan, dan tidak mau berkomentar soal nasib para pedagang di pasar Apung. (IAN)

Comment