by

Walikota Diminta Berani Lakukan BTM

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, diminta untuk berani melakukan proses Belajar Tatap Muka (BTM) di wilayah Kota Ambon, yang saat ini tidak berstatus zona merah.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Maluku, Basri, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (27/1).

Menurut Basri, Walikota Ambon harus berani melakukan BTM dengan melakukan pemetaan wilayah berdasarkan status zona, sesuai dengan revisi SKB tiga Menteri.

Dalam revisi SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri, menjelaskan, sekolah yang berada di zona merah dan oranye, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Berdasarkan revisi itu, maka sekolah yang berada pada zona kuning, diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau.

Lanjutnya, kendati Kota Ambon telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi XIV, tapi jika Walikota Ambon berani melakukan penataan zona, lewat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Ambon, maka akan terjawab wilayah-wilayah Kecamatan mana saja yang masuk dalam kategori zona merah, hijau dan orange. Sebab tidak semua kecamatan maupun desa di Kota Ambon, masuk dalam kategori zona merah.


“Yang menjadi pertanyaan, apakah pak Walikota berani tidak untuk melakukan penataan zona-zona mana yang dikatakan zona merah, hijau dan orange,” kata Basri.

Dia mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. “Selain advokat, saya juga seorang guru. Dan saya paham betul dengan pendidikan. Tapi kalau mau bilang, belajar lewat Daring dan Luring tidak menjamin mutu pendidikan anak didik. Dan itu saya sangat yakin betul,” terangnya.

Untuk itu, Basri berharap, Dinas Pendidikan maupun dinas terkait lainnya bisa lebih memperhatikan kondisi pendidikan di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga turut berkoordinasi untuk melakukan penataan wilayah berdasarkan status zona.

“Jika itu tidak dilakukan, maka sampai kapan pun tetap menunggu arahan Pemda, sehingga proses belajaran jarak jauh atau Daring dan Luring tetap berjalan, sampai kondisi Covid-19 betul-betul hilang dari muka bumi,” pungkasnya.(RHM)

Comment