by

Walikota Diminta Serius Bantu Atasi Kendala Belajar Daring

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, diharapkan diminta agar serius dalam membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah, selama penerapan pola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan secara Daring di masa pandemi Covid-19.

Selama proses pembelajaran secara Daring diterapkan hingga sekarang, ada berbagai kendala yang dihadapi sekolah, yang sampai sekarang belum ditemukan jalan keluarnya. Terutama dalam menjawab berbagai kebutuhan siswa.

Kepala SD Negeri 3 Ambon, Lin Was, mengungkapkan, pasca penerapan PJJ diterapkan, Pemerintah Kota Ambon terkesan hanya membiarkan sekolah berjalan sendiri.

Bahkan terkesan, berbagai kebijakan yang dibuat Pemkot Ambon, dalam hal ini Dinas Pendidikan, terkesan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing sekolah. Hal itu membuat sekolah semakin kesulitan.

“Karena banyak kendala, sehingga kita tidak tahu mau mengurus yang mana dan buang yang mana. Siswa mengeluh tidak ada pulsa, tidak ada Hp android, WiFi gangguan, dan sebagainnya. Sudah begitu, pemerintah tinggal turunkan macam-macam aturan tanpa minta pertimbangan dari pihak sekolah. Ini yang Pak Walikota harus ketahui, agar bisa diperhatikan,” katanya, Rabu (26/8)..

Disdik Kota Ambon, ungkapnya, selama ini tidak pernah turun ke sekolah untuk mengecek langsung proses belajar Daring seperti apa. “Lalu kira-kira kebijakan yang diambil itu berdasarkan apa,” tambah Was.

Dikatakannya, tidak semua pegawai Disdik Kota Ambon berlatar belakang pendidikan. Sehingga diharapkan agar dalam berbagai pengambilan kebijakan, dapat melibatkan pihak sekolah, agar kebijakan yang diputuskan itu sesuai dengan kebutuhan di tingkat sekolah. Bukan justru malah sebaliknya, pihak dinas mengambil kebijakan, kemudian berharap sekolah mematuhinya.

“Sebab tidak semua pegawai dinas itu berlatar pendidikan. Sudah begitu, tidak pernah turun lalu cek belajar daring ini seperti apa dan kendalanya dimana. Ini yang harus perhatikan Disdik. Jangan hanya teriak kepada kita yang dibawah ini kerjakan, tanpa tahu kalau kita juga ada kesulitan. Kita bingung mau prioritaskan yang mana,” bebernya.

Jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan serius, katanya, maka jangan menyalahkan pihak sekolah, jika pada saatnya tidak mematuhi berbagai kebijakan yang diambil.

“Misalnya, kebijakan terkait pedoman kurikulum darurat. Kalau mau dikeluarkan, silahkan. Yang bisa dilakukan, ya kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak bisa dipaksakan. Karena kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada,” tandas Was. (LAM)

 

Comment