by

Warga Ancam Blokade Pengaspalan Jalan Menuju Asrama Haji

Terkait Rencana Kemenag

Ambon, BKA- Ketidakmampuan koordinasi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenang) Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis, untuk mewujudkan Embarkasi Haji Antara (EHA), mulai terlihat.

Hal itu tercermin dari adanya kecaman masyarakat terhadap rencana Kanwil Kemenag Maluku yang ingin melakukan pengaspalan jalan masuk menuju asrama haji, untuk mendukung EHA. Seperti yang dilontarkan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Waiheru, Saleh Ely, Minggu (21/11).

Reaksi itu muncul karena sampai sekarang pihak Kanwil Kemenag Maluku belum juga melakukan pembebasan lahan milik warga sekitar asrama, yang akan dijadikan jalan masuk menuju asrama haji di kawasan Desa Waiheru.


Bahkan terkait rencana pengaspalan jalan itu, Saleh Ely, mengatakan, akan melakukan boikot. “Kalau mau keras, Dong (mereka, Kemenag) aspal mulai dari gapura memuju asrama. Itu dong (mereka) pung (punya) lahan. Tapi dari gapura keluar, jangan coba-coba aspal. Beta (saya) orang pertama yang akan boikot,” katanya.

Ely mengungkapkan, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Kades, tapi sebagai yang diberi kuasa dari keluarga, tentu dia masih memiliki kewengan atas proses lahan yang akan dijadikan jalan masuk menuju asrama haji.

“Itu, Yamin (Kabid PHU Kanwil Kemenag Maluku) dan Bos-nya kira pernah bayar Rp 20 juta, lalu selesai. Belum. Itu hanya baru biaya ganti rugi satu rumah dan tanaman yang beta (saya) suruh bongkar. Tapi persoalan ganti rugi lahan milik keluarga, tentua sampai sekarang belum ada proses ganti rugi. Selama ini, beta (saya) yang pasang dada bantu Kemenag wujudkan EHA,” terangnya.

Untuk itu, Ely membantah, pernyataan Kabid PHU Kanwil Kemenag Maluku, H. Yamin, dalam rapat koordinasi persiapan EHA dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang digelar di asrama haji, pada 6 November lalu.

Saat itu, Yamin menjawab pertanyaan salah satu Anggota Komisi IV DPRD Maluku, soal status lahan masuk yang masuk rencana pengaspalan menuju asrama haji, kalau persoalan lahan sudah tidak ada masalah. Sebab semuanya sudah diselesaikan dengan baik bersama pihak pemilik lahan.

Menurut Ely, apa yang disampaikan Yamin merupakan jawaban pencitraan, untuk membela dirinya maupun pimpinannya di depan pimpinan DPRD. Karena sebenarnya, belum satupun lahan yang mendapat ganti rugi, khususnya pada lahan akses jalan masuk.

Lanjutnya, dalam rapat koordinasi persiapan EHA tersebut Kanwil Kemenag Maluku bisa saja menyampaikan jawaban seperti itu kepada DPRD Maluku, lantaran mereka tidak tahu persis dengan status lahan tersebut. Apakah sudah ada ganti rugi atau belum.

Dengan cara itu, katanya, mungkin Kanwil Kemenag berharap agar DPRD Maluku secepatnya menetapkan regulasi tentang haji, yang dituangkan dalam Perda tersendiri sebagai acuan dalam penganggaran khususnya anggaran embarkasi haji.

Dia mengaku, pernah dilaporkan ke Polda Maluku terkait dengan kasus penyerobotan lahan dan pembongkaran satu unit rumah milik warga, hanya untuk mendukung EHA. Namun hal itu dapat diselesaikan setelah berkoordinasi dengan pemilik rumah. Tapi konsukwensinya, harus ada ganti rugin bangunan, tanaman dan lahan.

Memang saat itu, sudah ada ganti rugi bangunan rumah dan tanaman bagi warga pemilik rumah itu. Tapi sampai sekarang, belum ada ganti rugi lahan yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenag Maluku.

Untuk itu, Ely berharap, pihak Kanwil Kemenag Maluku dapat segera menyelesaikan persoalan lahan yang akan dijadikan sebagai jalan masuk menuju asrama haji. (RHM)

Comment