by

Warga Dipersulit Akses Bantuan

Ambon, BKA- Sejumlah warga Lorong Buntut, RT 02/04, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait syarat penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) lewat program Kementerian Sosial (Kemensos), maupun Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Menurut sejumlah warga, bantuan yang seharusnya dapat mereka terima hanya dengan syarat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili setempat, tidak dapat mereka akses setelah berkoordinasi dengan RT setempat.

RT melalui kebijakan Lurah Rijali, Dewi Sunasti, berdasarkan instruksi pimpinan (Pemerintah Kota Ambon), menambah persyaratan lain untuk mengakses kedua bantuan itu. Yakni, harus menunjukkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kalau tidak memiliki bukti pelunasan PBB, maka warga dilarang untuk mengurus kedua bantuan itu. Baik JPS maupun BPUM.

Padahal sebagian besar warga yang bermukin di Lorong Buntut merupakan penghuni kos-kosan. Sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi PBB.

Salah satu warga Lorong Buntut, Daeng Abdul, mengungkapkan, dirinya bersama warga lainnya seperti sengaja dipersulit untuk mendapat bantuan JPS maupun bantuan UMKM sebesar Rp 2.400 ribu sebagai modal usaha akibat pandemi Covid-19.

“Istri saya bersama warga lainnya, karena mendengar ada bantuan UMKM, mereka menemui Ketua RT. Namanya Ibu Emi. Apa katanya, kalau tidak bisa unjuk pelunasan PBB, tidak bisa mendapat bantuan. Pernyataan disampaikan dengan tegas, tanpa ada konfromi untuk mencari solusinya agar warga bisa lebih dipermudah untuk mendapat bantuan,” ujar Abdul, Sabtu(28/11).

Lurah Rijali, Dewi Sunasti, yang dikonfirmasi terkait kebijakan itu, mengakui, persyaratan PBB untuk mendapat bantuan merupakan langkah yang diambil sesuai instruksi pimpinan Bagian Pendapatan Pemkot Ambon.

“Ya kalau warga mau dapat bantuan, harus bisa melunasi PBB, meskipun tinggal di kos-kosan. Kalau tidak, bantuan tidak bisa dapat. Karena kami diinstruksikan seperti itu,” akuinya.

Namun saat ini, dirinya sudah langsung melakukan pengurusan BPUM langsung ke Dinas Koperasi Provinsi Maluku. Itu dilakukan tanpa ada syarat pelunasan PBB.(RHM)

Comment