by

Warga Kiandarat Palang Jalan

Ambon, BKA- Sekelompok Warga Negeri Kiandarat, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan aksi protes palang jalan.

Mereka kesal, Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, tidak serius menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan Solidaritas Mahasiswa Kian Peduli Negeri (Simpank).


Koordinator Simpank, Rustam Rumadaul, mengatakan, tuntutan yang tidak direspon Pjs Bupati, diantaranya, pencopotan jabatan Kepala Negeri Kian, Abdul Razak Weaul Artafela, dan tuntutan atas pencabutan laporan di kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap anggota Simpank, Ishak Boufakar.

“Mengingat, orasi yang disampaikan oleh saudara Ishak semata-mata hanya ditunjukkan kepada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Negeri Kian, Abdul Razak weulartafela, yang tidak sesuai dengan prosedur serta menabrak Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Orasi tersebut, tidak menyerang individu atau personal. Melainkan semata-mata terhadap proses sistem pemerintahan desa yang tidak maksimal,” ucap Rustam, Sabtu (24/10).

Diketahui, pada 13 Oktober 2020, Pjs Bupati Hadi Sulaiman, bertemu langsung dengan Simpank dan masyarakat Negeri Kiandarat di Kiandarat.

Dari pertemuan itu, kata Rustam, Pjs Bupati berjanji akan menyelesaikan tuntutan tersebut dalam seminggu. Nyatanya, sampai sekarang belum terealisasi.

“Pertemuan 13 Oktober itu, saya selaku koordinator Simpank menyampaikan ultimatum kepada PJS bupati, bahwa jika keinginan masyarakat Kian tidak direspon dalam waktu dekat, maka konflik akan terjadi di Negeri Kian. Dan kami akan datangi pihak-pihak yang hadir pada kesempatan itu, yakni, Kepala Dinas P3MD, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Tata Pemerintahan, Dandim Kodim Penugasan, Kapolres, Kejari dan Pjs Bupati Hadi Sulaiman, untuk memintai pertanggungjawaban,” jelas Rustam.

Dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Simpank beberapa pekan lalu di kantor Bupati dan DPRD SBT, Kepala Pemerintah Negeri Kiandarat, Abdul Razak Weaul Artafela, menilai nama baiknya dilecehkan oleh Simpank. Sehingga dia mempolisikan Ishak Boufakar.

Karena laporan itu, Ishak Boufakar akan menjalani sidang di pengadilan negeri dataran hunimoa Kabupaten SBT, pada 27 Oktober, besok.

“Bebaskan Ishak Boufakar, atau konflik horizontal dan vertikal akan berlangsung menjelang Pilkada. Kami akan datangi bapak-bapak semuanya dan memintai pertanggungjawaban,” pungkas Rustam.(BKA-2)

Comment