by

Warga Kotasirih Demo Inspektorat SBT

Sejumlah warga asal Negeri Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur, Kabuapten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Kabupaten SBT, Senin (21/6).

Puluhan warga ini menunut agar Kepala Inspektorat SBT, Nasarudin Tianotak segera menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017, 2018, 2019 Negeri Kotasirih, untuk disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Sahaka Rolas, salah satu orator, pada kesempatan itu menaruh curiga atas lambatnya kinerja Inspektorat SBT dalam menagani permasalahan di Negeri Kotasirih. Dia menduga, jangan sampai ada kerjasa yang dibangun kedua pihak. “Jangan sampai Kepala Inspektorat bekerja sama dengan Kepala Pemerintah Negeri Kotasirih,” teriak Sahaka.

Terkait dugaan penyalagunaan ADD dan DD dimaksud, Sakaha menjelaskan, masyarakat sudah menyampaikan laporan pada intansi tersebut. Namun Kepala Inspektorat tidak pernah menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat Negeri Kotasiri.

Senada disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap), Mahatir Lulang. Dalam aksi demonstarsi itu, dia menyampaikan tiga tuntutan yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Pertama, bahwa masyarakat Negeri Kotasirih, menegaskan kepada pimpinan Inspektorat Kabupaten SBT, agar segera memasukan LPH DD dan ADD Negeri Kotasirih ke Kejaksaan SBT.

Kedua, masyarakat Negeri Kotasirih meminta kepada pimpinan Inspektotar Kabuapten SBT, segera mengeluarkan rekomendasi temuan kepada Kejaksaan SBT. Dan ketiga, masyarakat Negeri Kotasirih, meminta kepada pimpinan Inspektorat, berkordinasi dengan instansi terkait agar menunda proses pencairan ADD dan DD tahun 2021.

Menanggapai persoalan tersebut, Kepala Inspektorat SBT, Nasarudi Tianotak mengaku, untuk menyampaikan LHP ke Kejari, pihak Inspektorat belum menerima surat dari Kejaksaan setempat. “Jadi katong (kita) kerja sesuai dia punya alur kan. Katong tidak mungkin bawah pergi kasih ke sana (Kejaksaan) kan begitu. Kecuali diminta, tandas Tianotak, dengan dialek Maluku, saat menerima pendemo

Diakuinya, pihaknya belum menerima laporan pengaduan dari masyarakat Kotasiri terkait dengan pengelolaan ADD dan DD. “Sebagai Inspektorat Daerah SBT, saya belum pernah menerima pengaduan dari masyarakat Kotasirih terkait dengan pengolaan DD di sana. Mungkin teman-teman langsung di Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau di Inspektorat sih belum,” terangnya.

Sementara itu, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat SBT, Hidayati Madaul menambahkan, saat dirinya melakukan pemeriksaan pada pengelolaan DD 2017 dan 2018, ditemukan ada kerugian negara.
“Kalau untuk Kotasirih soal DD 2017, 2018 itu beta (saya) yang periksa. 2019 itu bapak Nasarudin Tianotak. Terkait untuk temuan yang beta angkat itu ada kerugianya, beber Madaul.
(SOF)

Comment