by

Warga Layeni Keluhkan Tagihan PDAM

Ambon, BKA- Warga Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), keluhkan tagihan PDAM yang meroket.

Keluhan itu disampaikan langsung Ketua Saniri Negeri Layeni, Phlipus Kililuka, bersama warga lainya, saat pertemua dengan Komisi III DPRD Maluku.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, yang dikonfirmasi koran ini, pekan kemarin, mengakui, kalau ada keluhan dari warga Negeri Layeni, terkait kenaikan tarif yang dilakukan oleh PDAM setempat. Sehingga banyak warga yang tidak mampu untuk membayar tarif yang cukup tinggi itu.

“Tadi ada sekitar 12 orang bersama Ketua Saniri dan Pemerintah Negeri Layeni, datang menyampaikan keluhan terkait dengan tingginya tagihan PDAM, sehingga kita bahas lewat Komisi III,” ungkap Hehanussa.

Sebelumnya, proyek air bersih yang saat ini dikelola PDAM setempat dikerjakan menggunakan dana APBN tahun 2015. Namun besar anggarannya belum diketahui berapa besar jumlahnya.

Namun dalam proyek tersebut, sesuai informasi warga, ada perjanjian PDAM lewat anggaran proyek yang dikerjakan.

Dalam perjanjian ada komitmen atau kesepakatan, setelah proyek selesai dikerjakan dan beroperasi, dalam kurun waktu setahun warga digratiskan menikmati air bersih. Setelah setahun berlalu, baru dikomersialkan atau membayar tagihan air.

“Namun yang terjadi hari ini, bebannya cukup tinggi. Kasihan masyarakat, mereka ini kan bukan masyarakat perkotaan, tapi masyarakat pedesaan yang pendapatannya juga pas-pasan,” ujar Hehanussa.

Terhadap keluhan warga, kata Hehanussa, DPRD lewat Komisi III akan menampung semua apa yang menjadi keluhan warga, sebab air bersih sudah merupakan kebutuhan dasar sesuai amanat UUD Tahun 1945 pasal 33, yang menjelaskan “air dan kekayaan alam diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Hehanussa, proyek yang dibangun menggunakan APBN seharusnya dapat membantu meringankan beban masyarakat. Bukan sebaliknya, harus dikomersialkan. Itu berarti, dimana ada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia terlebih khusus di Negeri Layeni.

Untuk langkah yang akan diambil, Komisi III akan berkoordinasi dengan pihak PDAM setempat, agar bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Apakah masyarakat bisa dibebankan dengan hanya sebesar Rp 50 ribu per bulan, dengan catatan tidak ada angka meteran yang terpasang di instalasi pipa ke rumah warga.

“Kalau masyarakat dibebankan dengan angka meter, pasti rata-rata masyarakat tidak akan mampu. Karena mata pencarian yang didapat, hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari,” tutupnya. (RHM)

 

Comment