by

Warga MBD Tak Yakin ASN Netral

Ambon, BKA- Sikap netral Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada serentak di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) 9 Desember 2020, jadi sorotan masyarakat. Yakni 59,41 persen masyarakat MBD tidak yakin ASN akan berlaku netral saat pemilihan.

Ini ditemukan lewat hasil survei PT Parameter Konsultindo, lewat paparannya kepada wartawan di Ambon, Sabtu (5/11). Sementara masyarakat MBD yang yakin ASN akan bersikap netral hanya 29,73 persen, kemudian yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,86 persen.

Direktur PT Parameter Konsultindo, Eddison Lapalelo menyebutkan, netralitas ASN di Kabupaten MBD harus menjadi perhatian serius pihak-pihak terkait. “Harus diberikan tindakan keras apabila ditemukan keterlibatan ASN di lapangan,” tandas Eddison.

Tak hanya ASN, pihak penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten MBD. Sebab ditemukan 39,19 persen masyarakat yang tidak yakin penyelenggara akan bersikap netral pada Pilkada nanti. Sementara 51,27 persen masyarakat yakin penyelenggara netral, dan 9,54 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Begitupun untuk pihak pengawasan Pilkada seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam), Pengawasan Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang diragukan masyarakat. Ditemukan 40,16 persen masyarakat MBD tidak yakin pihak penyelenggara akan netral saat pemilihan, 52,73 persen yakin penyelenggara netral, sementara 7,11 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Sementara untuk TNI/Polri, 82,31 persen masyarakat MBD yakin TNI/Polri akan bersikap netral, 6,44 persen tidak yakin dan 11,25 persen tidak tahu atau tidak jawab.

“Kami menghimbau untuk semua masyarakat untuk dapat berperan aktif dan melakukan pengawasan melekat terhada kinerja penyelanggara dan pengawas pada semua tingkatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kami juga himbau, agar masyarakat percaya kepada TNI/POLRI untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai penegak hukum dan pengayom rakyat, tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri,” ajaknya.

Dijelaskan, survei yang dilakukan pada 23-30 November 2020, ini gunakan metode survei multi stage random sampling terhadap 1.200 sampel lewat kuisioner secara tatap muka. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of eror kurang lebih 3,00 persen.

Yang juga menemukan money politic (politik uang) yang cukup tinggi di Pilkada MBD. Yaitu 35,07 persen politik uang bisa dibenarkan, 54,29 persen masyarakat lainnya tidak bisa dibenarkan, dan 10,64 persen tidak tahun atau tidak jawab.

Namun yang perlu disikapi yakni temuan kerawanan manipulasi data dan konflik, yaitu 53,93 persen masyarakat menyebutkan tidak rawan manipulasi data dan rekayasa, kemudian 38,29 persen masyarakat lainnya mengaku rawan, dan 7,78 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Dan untuk soal tingkat kerawanan, lanjut dia, 75,15 persen masyarakat MBD menilai PIlkada tidak rawan. Kemudian 15,42 persen mengaku rawan dan 9,43 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Temuan survei kami kerawanan manipulasi data terbuka besar, maka diharapkan semua pihak dapat menjaga laporan bertingkat terhadap data dan kondisi pada waktu Pilkada. Dan semua pihak harus memperhatikan praktek politik yang yang dapat merusak dan menciderai demokrasi yang bersih di Kabupaten MBD,” harapnya. (UPE).

Comment