by

Warga Tihu Ancam Lapor Bupati SBB

Ambon, BKA- Masyarakat Dusun Tihu, Desa Tahalupu, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali ingatkan Bupati SBB, M. Yasin Payapo, untuk segera melakukan ganti rugi lahan dan tanaman yang telah digusur untuk pembangunan jalan. Jika tidak, warga akan melaporkan hal itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Bahkan warga yang terdiri dari 55 kepala keluarga (KK) ini, mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di DPRD Maluku dan kantor Gubernur Maluku, agar ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasalnya, lahan milik warga dusun Tihu yang panjangnya diperkirakan mencapai 3-4 hektar itu, belum ada ganti rugi sepeserpun dari Pemerintah Kabupaten SBB pasca digusur sekitar Januari 2019 lalu.

“Kita kembali pertegas kepada pak Bupati Yasin Payapo untuk segera melakukan ganti rugi lahan dan tanaman milik 55 KK warga Dusun Tihu, yang telah digusur untuk pembuatan jalan. Karena sampai detik ini belum ada upaya ganti rugi apapun dari Pemkab SBB. Padahal kerugian warga dusun Tihu atas lahan tersebut ditaksir mencapai 3 miliar,” sebut Perwakilan Masyarakat Dusun Tihu, Michael Louhenapessy, kepada wartawan di Ambon, Rabu (18/11).

Menurut Michael, Pemkab SBB lewat beberapa dinas terkait telah bekerja sama dengan Keala Dusun Tihu, yakni La Ode Umar untuk melakukan penggusuran lahan tersebut tanpa koordinasi atau sosialisasi dengan warga tersebut.

Padahal, lahan yang telah digunakan warga dusun Tihu selama puluhan tahun ini, banyak ditanami ratusan Cengkih, Pala, Langsat, Kasbi dan berbagai tanaman umur panjang lainnya.

Bahkan terkesan ada ancaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten SBB terhadap warga Dusun Tihu, jika warga bersihkeras menuntut ganti rugi lahan.

“Lahan yang digusur ini panjangnya sekitar 3 sampai 4 kilometer. Dan lebarnya itu sekitar 9 sampai 12 meter. Dan saat mau digusur, kata kepala dusun Tihu bahwa lahan tersebut sudah saatnya dikembalikan kepada Pemerintah. Dan sampai saat ini tidak ada ganti rugi lahan dan tanaman yang telah diambil dari warga Tihu. Letak keadilannya dimana,” heran Michael.

Dirinya berharap, permasalahan ini dapat disikapi serius oleh gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku. Untuk sesegera mungkin memerintahkan Bupati SBB melakukan ganti rugi lahan yang telah diambil untuk kepentingan pembuatan jalan yang nilai proyeknya diduga mencapai miliar rupiah.

“Kita minta keseriusan pak Gubernur melihat nasib masyarakat dusun Tihu yang tidak mendapatkan apa-apa ketika lahan dan tanaman mereka digusr paksa oleh pemerintah kabupaten SBB. Maka itu, kita kembali ingatkan pak bupati SBB untuk segera melakukan ganti rugi. Karena jika tidak kita akan laporkan persoalan ini ke Kejati Maluku dan melakukan aksi besar-besaran di DPRD dan kantor gubernur. Sehingga masyarakat Maluku tahu kebusukan yang tela dilakukan pemerintah kabupaten SBB,” tegasnya.

Dituturkan, beberapa pertemuan dengan bupati beserta sekda dan kepala dinas lainnya telah dilakukan. Termasuk anggota DPRD SBB yang telah melakukan pertemuan dengan Pemkab SBB terkait persoalan penggusuran lahan tersebut. Hanya saja, warga tidak dilibatkan dalm rapat yang dilakukan itu. Bahkan hingga kemarin tidak ada upaya tindaklanjut dari DPRD SBB selaku representasi masyarakat.

“Ini yang kita sesalkan. Karena pertemuan sudah kita lakukan dengan bupati, kemudian sekda dan dinas terkait. Tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut. Katanya mau dibayar, tapi sampai saat ini tidak ada. Makanya terkesan kongkalikong,” bebernya.

Tempat yang sama, Supiati, salah satu warga Dusun Tihu mengaku, belum ada upaya ganti rugi atas lahan dan tanaman yang telah digusur pemerintah setempat.

Bahkan dirinya mengaku, pernah dipaksa untuk menandatangani salah satu surat yang isinya menyetujui mereka digusur untuk pembuatan jalan. Namun dirinya menolak, karena tidak ada upaya ganti rugi dari Pemkab SBB dibawah kepemimpinan M
Yasin Payapo selaku Bupati SBB.

“Waktu itu kepala dusun datang dengan Babinsa, dan suruh Beta (saya) tandatangan. Isi surat itu katanya setuju dengan penggusuran. Tapi Beta tidak mau. Biar parang iris leher, Beta tetap tidak mau. Karena itu Katong (kita) punya tempat makan tapi digusur dan belum ganti rugi, masa kita mau setuju. Tidak masuk akal,” kesal Supiyati.

Dia mengaku, warga di Dusun Tihu seluruhnya menuntut hak pembebasan lahan dan tanaman dari Pemkab SBB. Hanya saj, sering ada ancaman dari Pemkab SBB lewat kepala dinas sampai kepala dusun. Sehingga warga takut untuk bersuara.

Dan mereka berharap, lanjut Supiyati, ada perhatian dari Gubernur Maluku untuk melihat persoalan ini, agar seluruh hak hak masyarakat dusun Tihu yang tela diambil, dilaukan ganti rugi oleh Pemkab SBB.

“Katong kan jua kemarin pilih pak Murad. Mudah-mudahan, masalah ini pak Murad bisa perhatikan,” harapnya. (UPE).

Comment