by

Yusri Mahedar Terancam 4 Tahun Penjara

Ambon, BKA- Salah satu fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Yusri A.K. Mahedar, terancam empat tahun penjara, setelah dia dilaporkan oleh kuasa hukum DPD PDI Perjuangan Maluku, Dominggus Huliselan dan Ronald Salawane, ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kamis (12/11).

Yusri Mahedar dilaporkan karena dugaan penyebaran berita hoaks atau bohong melalui media sosial, yang menyerang institusi Partai DPD PDI Perjuangan Maluku.

Dominggus Huliselan, mengungkapkan, laporan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial tersebut diregistrasi dalam nomor. LP/872/XI/2020/Maluku/Resta Ambon, Kamis 12 November 2020, dengan korban DPD PDI-Perjuangan Maluku yang diwakili pelapor Junaiddy Marasabessy selaku Wakil Ketua PDI Perjuangan. Sedangkan terlapor Yusri A.K Mahedar selaku pengurus Partai Golkar DPD Maluku.

“Jadi kita lapor yang bersangkutan karena diduga menyebar berita bohong di media sosial, yakni, melalui media online. Kemudian dari sejumlah bukti yang kita kantongi, ternyata benar, kalau pernyataan dia (Yusri). Itu benar,” jelas Dominggus Huliselan, usai melapor di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

Menurutnya, sejumlah bukti audio yang dipegang pihaknya, yakni, terlapor pada saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPP Golkar membahas target kemenangan 60 persen di Pilkada serentak 2020, yang saat itu mengatakan, kalau Pilkada serentak di 4 Kabupaten di Maluku ada rivalitas antara DPD Golkar dengan DPD PDI Perjuangan di Maluku. Dan terhadap Pilgub di Maluku Tahun 2018 lalu, ada intimidasi Murad Ismail selaku Dankor Brimob kepada kepala-kepala daerah dan juga terhadap kepala-kepala desa untuk memenangkan Murad dalam Pilgub tersebut. Dan hal tersebut akan berlaku lagi di Kabupaten SBT di tahun 2020 saat ini.

“Dari audio tersebut, saat ini kan pak Murad sebagai ketua DPD PDI Perjuangan, makanya jabatan itu melekat secara institusi. Makanya kita dipercayakan DPD PDI Perjuangan untuk melapor. Dan secara pribadi, pak Murad lapor juga. Akan melapor lagi terkait pernyataan ini,” jelas Huliselan.

Kata Huliselan, dari pernyataan di media sosial, ketika dikroscek, dengan pernyataan di dalam Rakornis secara virtual yang berlangsung 24 hingga 25 September 2020 kemarin, ternyata benar.
“Pada saat kita ketika kroscek, keduanya bersesuaian. Dan tadi juga sudah laporkan,” jelasnya.

Dalam laporan tersebut, terlapor disangkakan dengan pasal 310 (1), pasal 27 (3) UU ITE, dengan ancaman hukuman selama 4 Tahun penjara. “Ancaman hukuman terhadap terlapor empat tahun penjara,” pungkas Huliselan.(SAD).

Comment